Pengamat politik sekaligus ahli tata negara Refly Harun mengaku setuju bila pengelolaan haji diserahkan ke pihak swasta.
Menurutnya, tak ada yang salah dengan gagasan tersebut jika swasta mampu menawarkan biaya haji yang murah bagi calon jemaah. Hal tersebut disampaikan Refly setelah adanya usulan Menteri Agama mengenai kenaikan biaya haji 2023.
Baca Juga: Menag Usulkan Biaya Haji Naik, Refly Harun Sentil Anggota DPR soal Ini
"Makanya daripada negara nggak mampu, takut kolapslah, apalah dan sebagainya, kenapa nggak sekalian saja biar swasta yang menyelenggarakan ibadah haji," ujarnya, dikutip Kontenjatim.id dari YouTube Refly Harun, Selasa (24/1/2023).
Refly Harun meyakini, calon jemaah tidak akan keberatan dengan gagasan pengelolaan dana haji dilimpahkan ke pihak swasta. Sebab, mereka hanya ingin ongkos haji yang dibebankan kepada jemaah lebih terjangkau.
"Siapa tahu mereka bisa jauh lebih murah ya kan toh sebenarnya mereka (calon jemaah) sendiri tidak berberatan kalau misalnya fasilitas dikurangi yang penting biaya haji terjangkau dan murah," ungkap Refly.
Baca Juga: Usulkan Kenaikan Biaya Haji, Kemenag Diingatkan Soal Peningkatan Layanan
"Ya tentu fasilitas diinginkan sesuai dengan harganya. Tetapi kalau memang bisa lebih murah kenapa tidak," lanjutnya.
Sementara itu, pemerintah beralasan bahwa kenaikan biaya haji harus dilakukan demi keseimbangan dan keadilan antara beban jamaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH ke depannya. Pemerintah mengusulkan agar jemaah menanggung biaya haji sebesar Rp69 juta, dari yang sebelumnya hanya Rp 39.8 juta (2022).
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
