Menu


Pengamat Singgung Peran BPKH di Tengah Rencana Kenaikan Biaya Haji

Pengamat Singgung Peran BPKH di Tengah Rencana Kenaikan Biaya Haji

Kredit Foto: Pexels/Yasir Gürbüz

Konten Jatim, Jakarta -

Banyak pihak yang menentang usulan pemerintah mengenai kenaikan biaya haji. Sebab, ongkos haji tahun ini melonjak nyaris dua kali lipat dari tahun lalu. 

Menyoroti hal tersebut, ahli tata negara Refly Harun mempertanyakan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertanggung jawab mengelola dana calon jemaah. Menurutnya, masyarakat Indonesia justru tidak merasakan manfaat dari adanya lembaga tersebut.

Baca Juga: Jokowi Sebut Kenaikan Biaya Haji Belum Final, Rizal Ramli: Pemerintah ‘Test Ombak’ Dulu

"Makin mahal naik haji ini, pertanyaannya justru kok setelah dikelola pemerintah, ada BPKH. Sepertinya masyarakat tidak terlalu merasakan manfaat yang luar biasa dengan penurunan biaya haji. Justru ongkos haji meningkat dan usulannya luar bisa tajam," ujar Refly Harun. 

Dana haji yang dititipkan umat selama beberapa tahun seharusnya sudah menghasilkan untung karena dikelola oleh BPKH. Namun menurut Refly, masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa besaran untung yang dihasilkan. 

"Persoalannya mereka yang mengantre sudah bayar lalu uangnya diputar sama BPKH. Kita enggak tahu perputarannya apakah untung apa buntung, kita tidak mengerti. Yang jelas uang sudah disetorkan nilainya triliunan dan sudah diputar oleh BPKH," tambah Refly Harun. 

Baca Juga: Kritik Kenaikan Biaya Haji Naik, Refly Harun: Mudah-mudahan Uang Umat Tidak Digunakan Untuk Foya-foya

Seperti diketahui, pemerintah beralasan bahwa kenaikan biaya haji harus dilakukan demi keseimbangan dan keadilan antara beban jamaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH ke depannya.

Mereka mengusulkan agar jemaah menanggung biaya haji sebesar Rp69 juta, dari yang sebelumnya hanya Rp 39.8 juta (2022).

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO