Menu


Isu Penambahan Masa Jabatan Kades, Menteri Dalam Negeri: Kalau Banyak Hal Positif, Kenapa Tidak?

Isu Penambahan Masa Jabatan Kades, Menteri Dalam Negeri: Kalau Banyak Hal Positif, Kenapa Tidak?

Kredit Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

Konten Jatim, Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merevisi ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Revisi UU Desa No 6 (2014).

"Kami kaji dulu positifnya apa, negatifnya apa. Kalau banyak positifnya, ya kenapa tidak? Tapi kalau banyak mudaratnya, ya mungkin tetap di posisi Undang-Undang Desa sekarang, enam tahun kali tiga, jadi 18 tahun, kan lama juga itu. Ada positif (dan) negatifnya. Kami, prinsip dari Kemendagri, kami mengkaji," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu.

Baca Juga: Pembahasan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Merusak Demokrasi

Tito menambahkan jika nantinya DPR RI berinisiatif merevisi UU Desa guna memperpanjang masa jabatan kades, Kemendagri akan hadir menyampaikan pendapat soal hasil kajian tersebut.

Dalam mengkaji usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa itu, katanya, Kemendagri akan mengundang sejumlah tokoh yang memahami masalah desa dan para pegiat desa.

"Kami juga akan mengundang beberapa tokoh yang paham mengenai masalah desa, pegiat desa. Itu terdengar jelas suaranya," ucap Tito.

Khazanah Islam: Sama-Sama Menyembelih Hewan, Berikut Perbedaan Qurban, Hadyu Dan Aqiqah

Tampilkan Semua Halaman

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Republika.