Menu


Soal Reshuffle, Partai Banteng Kini Tenang

Soal Reshuffle, Partai Banteng Kini Tenang

Kredit Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat

Konten Jatim, Jakarta -

Sikap PDIP soal restrukturisasi tak lagi kuat. Banteng yang awalnya lantang menuntut reshuffle, kini sudah tenang. Hal itu terlihat dari sikap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang tidak mau menyebutkan partai mana yang layak diatur, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

Sikap Hasto ini berbeda jika dibandingkan pada akhir tahun lalu, atau tak lama setelah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Saat itu, Hasto dengan lantang menyerang NasDem dengan menyebut misalnya, ada duri dalam daging.

Baca Juga: Tak Ada Tawar-Menawar, Gerakan Jokowi Saat Reshuffle Dibocorkan PPP

Tak hanya Hasto, sejumlah elite PDIP pun bergantian mendesak reshuffle. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat misalnya, secara lugas meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja dua menteri dari NasDem yaitu Menteri Pertanian Syahrul Limpo dan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Kini, setelah rumor reshuffle akan digelar pada 1 Februari nanti, sikap PDIP sudah tak galak lagi. Hasto bilang, partainya sudah memberi masukan kepada Presiden terkait perombakan kabinet tersebut. Menurut dia, pertimbangan itu tentu berdasarkan kinerja dan efektivitas pemerintahan di dalam sisa masa jabatan sehingga bisa betul-betul ditingkatkan. Hasto menuturkan, keputusan reshuffle ada di tangan Presiden Jokowi.

Siapa saja menteri yang disorot, Hasto tak mau mengungkapkan. "Ini kan (reshuffle) menyangkut orang, tidak bagus kalau kita sampaikan secara terbuka. Jadi, PDIP akan menjaga etika politik. Masukan sudah diberikan, sekarang Presiden yang ambil keputusan. Karena reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden," kata Hasto, di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), kemarin.

Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Jokowi akan melakukan reshuffle. Dia hanya mengajak semua pihak menunggu keputusan Jokowi kapan melakukan reshuffle tersebut. "Ya kita tunggu Bapak Presiden mengambil keputusan," ujarnya.

Dari partai koalisi lain, Waketum PPP Arsul Sani mengaku belum mendapat bocoran terkait reshuffle. Kata dia, Jokowi tidak harus mendapatkan persetujuan dari mana pun untuk melakukan reshuffle, termasuk dari partai koalisi pemerintahan. "Maka, kami menunggu saja posisinya dari presiden," kata Arsul, kemarin.

Baca Juga: Politisi Beberkan Niat Jokowi Reshuffle Kabinet, Tanpa Basa-basi dan Tawar Menawar

Ia mengaku, tak tahu pasti kapan reshuffle digelar. Namun, jika melihat kebiasaan Jokowi yang menggelar reshuffle pada hari Rabu Pon atau Rabu Paling, maka bisa diperkirakan waktunya.

"Kalau yang akan datang, ya kita itu semua tunggu saja. Paling-paling kan menandai ini Rabu Pon atau Rabu Pahing. Kalau Rabu Pon berarti 1 Februari. Kalau Rabu Pahing ya berarti dua minggu lagi di pertengahan Februari begitu saja," ucapnya.

Sebelumnya, saat ditanya soal reshuffle saat meninjau proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung, di Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, Selasa (24/1), Jokowi hanya melempar kode. " Tunggu," kata Jokowi, sambil tersenyum.

Pengamat politik Jerry Massie mengatakan, Jokowi tentu akan memikirkan secara matang terkait reshuffle. Jokowi akan menghitung kekuatan dan risiko ketika akan menggeser menteri dari NasDem. “Soalnya, partai besutan Surya Paloh itu punya jasa sangat besar dalam menghantarkan Jokowi jadi presiden dua periode,” ucapnya.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno. Dia memperkirakan, reshuffle kali ini tinggal menghitung waktu, karena ada faktor politik yang kuat. Hal itu terlihat dari sikap PDIP yang tak nyaman dengan manuver NasDem. Saat ini, sikap PDIP yang sudah kalem bisa diartikan masukannya sudah sampai dan didengar Jokowi.

“Saat ini tinggal menunggu sikap NasDem jika benar menterinya di-reshuffle. Apakah tetap masuk dalam koalisi pendukung pemerintah atau bagaimana,” ucapnya.

Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Rakyat Merdeka.