Setelah kepala desa, giliran aparat desa yang menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI pada 25 Januari 2023.
Perangkat desa itu ingin mendapat payung hukum yang jelas terkait status kepegawaian mereka. Selain itu, mereka menuntut penerbitan nomor induk perangkat desa (NIPD).
Baca Juga: Mendes: Reformasi Undang-undang Desa Tidak Hanya Tentang Jabatan Kepala Desa
Sedangkan para kepala desa yang tergabung dalam PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) pada 17 Januari lalu menuntut perpanjang masa jabatan.
Mereka meminta agar Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 direvisi, sehingga masa jabatan kepala desa yang semula enam tahun bisa menjadi sembilan tahun.
Pengamat politik Rocky Gerung menyebut, tentu aparat desa ingin ada kesejahteraan dan kepastian memiliki status yang tetap sebagai ASN misalnya.
“Karena kita tahu aparat desa itu terbatas penghasilannya dan meskipun melayani banyak hal mulai dari orang cerai, orang hamil, berkelahi, segala macam itu jelas dia memerlukan proteksi hidup yang memadai itu,” ucapnya dalam kanal YouTube-nya, Rabu, (25/1/2023).
Tetapi kata Rocky, keinginan itu kemudian dibaca oleh istana sebagai fasilitas untuk mengontrol opini publik.
Baca Juga: Pembahasan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Merusak Demokrasi
Menurutnya, publik harus curiga juga jika tuntutan itu dikabulkan pemerintah. Jangan sampai ada tukar tambah.
“Tapi kalau kemudian ada tukar tambah, Oke kami naikkan, tapi kalian mesti pro tiga periode, kalian mesti pro penundaan. itu yang publik udah curiga tuh,” tutur ahli filsafat ini.
Lanjut kata dia, mobilisasi itu terlihat mendahului partisipasi itu. Dan itu menurutnya sudah diduga akan terjadi di tahun politik ini.
Dia memprediksi akan ada lagi demo besar-besaran dari kelompok lain misalnya dari kalangan dosen.
Dia mengungkit bagaimana kebulatan tekad pada zaman Soeharto yang didesain secara transparan di akhir periodenya. Dimana para menteri saat itu mesti jadi juru kampanye.
Sementara itu kata dia, diakhir masa pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) ini membuat Jokowi cemas karena tidak ada orkestrasi dari menteri untuk mendukungnya.
“Karena ketua-ketua partainya udah punya agenda sendiri. Karena itu dikerahkanlah aparat pemerintahan yang basisnya sampai ke desa jadi ini adalah peralatan Jokowi. Gampangnya begitu kalau kita mau Sederhanakan asumsinya,” tandas Dosen Universitas Sam Ratulangi ini.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
