Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Pemilu 2024 mendatang bisa menjadi malapetaka jika disertai dengan informasi hoaks yang dapat memecah belah masyarakat.
Keterangan itu disampaikan Mahfud dalam paparannya di acara 'Seminar Pers dan Pemilu Serentak 2024' yang diadakan oleh Dewan Pers di Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).
Baca Juga: Said Didu Sebut Pemerintah Tak Mampu Atasi Utang Negara, Stafsus Menkeu: Ini Fitnah!
Paparan Mahfud itu dibacakan oleh Anggota Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M Gaffar.
Awalnya, Mahfud menjelaskan jika Pemilu merupakan sebuah momentum yang dinamis. Perhelatan Pemilu sendiri juga menjadi acuan dalam penerapan demokrasi.
Menurut Mahfud, salah satu hal yang paling penting agar Pemilu bisa terselenggara dengan baik ialah penyajian informasi yang objektif.
"Dengan memperhitungkan konsekuensi sosial dengan beredarnya suatu informasi di masyarakat," terang Mahfud dalam paparannya.
Kemudian, Mahfud menyebut Pemilu bisa kapanpun berubah menjadi malapetaka apabila tidak disertai dengan informasi bohong atau hoaks.
"Pemilu dapat berubah menjadi malapetaka, jika dipenuhi dengan informasi yang tidak benar atau hoaks yang dapat memecah belah masyarakat," kata Mahfud.
Baca Juga: Proyek Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Pegiat Medsos: Korban Berjatuhan Selama Masa Itu
Oleh sebab itu, Mahfud menilai pers punya peran yang strategis dalam hal ini. Khususnya dalam urusan penegakkan demokrasi.
"Pers secara ideal ditempatkan sebagai penguatan kepentingan publik yang objektif, informasi yang disajikan secara berimbang pada fakta, bukan kepentingan," papar Mahfud.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
