Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memilih tak berkomentar banyak soal pengemudi ojek online (ojol) yang menolak rencana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Para pengemudi ojol sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI, Rabu (25/1).
Heru mengatakan, penerapan ERP masih cukup jauh. Saat ini Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (P2LSE) juga masih belum rampung dibahas di DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: Ratusan Pengemudi Ojol Demo Tolak Jalan Berbayar
"Ya itu kan prosesnya masih lama, masih ada tahapan-tahapan," ujar Heru di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).
Selain itu, rencannya juga akan diadakan diskusi bersama ahli transportasi untuk membahas soal implementasi aturan ERP ini.
"Tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi. Masih jauh," ucapnya.
Sebelumnya, sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang disebut datang dari Jakarta dan sekitarnya menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (25/1/2023). Kedatangan mereka bertujuan menuntut agar rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
Para ojol ini terlihat menggunakan atribut beberapa aplikasi penyedia layanan angkutan online. Lalu, mereka juga membawa atribut unjuk rasa seperti spanduk dan flyer.
Dengan mobil komando, beberapa ojol bergantian melakukan orasi mengenai penolakan terhadap ERP.
"ERP ini menyengsarakan rakyat. Kita harus berani tolak jalan berbayar," ujar salah satu ojol, Rabu (25/1/2023).
Menurut orator itu, jalan berbayar ini menambah beban masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah termasuk ojol. Apalagi, ia mengaku sudah rutin bayar pajak tapi tetap saja diminta biaya untuk melintasi jalan.
"Sekarang jalan aja dibuat pake pajak. Ini kita udah bayar pajak masih diminta bayar lewat jalan," tuturnya.
Selain itu, orator aksi mengaku heran kenapa rencana ERP kembali dilanjutkan. Wacana kebijakan ini sempat mencuat tapi sudah mandek hingga di era eks Gubernur Anies Baswedan.
"Wacana ini sudah ada di tahun 2006. Semua orang tahu. Sementara, ini gubernurnya sudah pensiun. Baru Pj (Gubernur DKI) siapa yang tanda tangan?" pungkasnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
