Beberapa waktu lalu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan agar jabatan gubernur ditiadakan untuk menjaga efisiensi birokrasi.
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi tak memiliki pandangan serupa dengan usulan dari orang yang akrab disapa Cak Imin itu.
Teddy sendiri mengibaratkan posisi gubernur serupa dengan manager di dalam sebuah perusahaan, di mana presiden serupa dengan direktur utama, menteri serupa dengan direktur, dan bupati serta wali kota serupa dengan kepala divisi.
Baca Juga: Cak Imin Usul Penghapusan Jabatan Gubernur, Pengamat: DPRD Provinsi Juga Akan Hilang
"Jika peran manager dihapus, apa yang akan terjadi? Setiap divisi akan bentrok, karena tidak ada peran manager dalam memanage antar divisi," ujar Teddy dikutip dari unggahan twitternya, @TeddGus (1/2/2023).
Tambahnya, dari sekian banyak Bupati/Walikota tidak mungkin secara teknis langsung dimanage oleh Presiden melalui menterinya.
"Karena tugas Presiden dan menteri tidak hanya itu, tentu akan timpang, akan banyak tabrakan sana-sini, maka perlu adanya Gubernur yang memanage setiap Provinsi," tukasnya.
Baca Juga: Rakyat Diminta Tak Perlu Naik Haji Bila Tak Mampu, Said Didu Singgung Pengelola Dana Haji
Lebih lanjut dikatakan Teddy, hal tersebut tidak hanya berlaku di negara atau perusahaan, juga termasuk dalam organisasi seperti Partai Politik.
"Tidak mungkin Ketua umum Partai Pollitik langsung memanage DPC-DPC diseluruh Indonesia karena menghapus seluruh DPW di seluruh Indonesia. Bisa berantakan," kuncinya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
