Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Political Weather Station (PWS) menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju dengan penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Wacana penghapusan pemilihan gubernur secara langsung sebelumnya dilontarkan oleh Presiden Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Peneliti Senior PWS Sharazani mengatakan, sebanyak 80,9 persen responden mengaku kurang atau tidak setuju wacana penghapusan pilkada langsung. Artinya mayoritas mutlak responden tidak setuju pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca Juga: NasDem: Usulan Cak Imin Hapus Gubernur Bak Tawarkan Makanan Mentah
"Hanya 12,8 persen responden yang mengaku setuju atau sangat setuju. Sementara 6,3 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban," kata Sharazani ketika memaparkan hasil surveinya secara daring, Ahad (5/1/2023).
Survei PWS ini dilaksanakan pada tanggal 23 - 31 Januari 2023 dengan mewawancarai 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Sampel ditarik dengan teknik multistage random sampling. Margin of error hasil survei ini kurang lebih 2,83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan pemilihan secara langsung hanya diterapkan di pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan bupati (Pilbup), dan pemilihan wali kota (Pilwalkot). Sedangkan pemilihan langsung gubernur dihapuskan. Jika memungkinkan, jabatan gubernur juga dihapuskan.
"Pemilihan gubernur tidak lagi (langsung) karena melelahkan. Kalau perlu nanti gubernur pun tidak ada lagi karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan," ujar Cak Imin dalam Sarasehan Nasional Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU), Senin (30/1). Untuk diketahui, sebelum tahun 2005, gubernur dipilih oleh DPRD.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
