Pengamat politik Memet Hakim menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat politik setelah kabar mundurnya Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto dari jabatannya.
Dia menduga, Fitroh mundur lantaran ada permintaan pimpinannya yaitu Firli Bahuri untuk memenjadakan bakal calon presiden dari Anies Baswedan. Dia menilai, KPK kerap membela kepentingan penguasa alias oligarki sejak adanya pergantian ketua.
Baca Juga: Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Firli Bahuri Kembali Dituding Ngotot Penjarakan Anies
"Memang KPK ini sejak ganti ketuanya selalu membela kepentingan penguasa bukan menegakkan ke aliran atau memberantas korupsi dalam arti yang sebenarnya," kata Memet Hakim, dilansir dari YouTube Saeful Zaman.
Menimpali ucapan Memet, Saeful Zaman mempertanyakan apakah betul KPK sudah menjadi alat politik bagi penguasa seperti yang dikatakan oleh banyak pihak.
Baca Juga: KPK Ditinggal 2 Pejabat Penting, Akibat Kasus Formula E?
"Iya persis. Apalagi saat Denny Indrayana cerita, itu jelas, jelas sekali. Ditambah lagi dengan pada saat Pak Mahfud MD menjelaskan hal itu. Jadi udah udah clear. Enggak ada lagi alasan bahwa KPK ini bukan alat politik," jelasnya.
"Itu sudah jelas sekali. Disiapin ketua partai ini ada kasusnya, ketua partai ini ada kasusnya, termasuk Anies. Kalau memang sudah ada syarat dari istana, tinggal tangkap," pungkas dia.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
