3 Alasan Kenapa Pencabutan Larangan Ekspor Sawit oleh Jokowi adalah Keputusan Tepat

3 Alasan Kenapa Pencabutan Larangan Ekspor Sawit oleh Jokowi adalah Keputusan Tepat Kredit Foto: ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/rwa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mencabut larangan ekspor sawit. 

Larangan ekspor sawit dicabut oleh Jokowi akan mulai efektif berlaku, Senin (23 Mei 2022).

Keputusan itu menganulir keputusan Jokowi sebelumnya yang melarang ekspor sawit sejak 28 April lalu.

Saat itu, Jokowi mengambil kebijakan larangan ekspor sawit untuk mencegah kelangkaan minyak goreng.

Pada April lalu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad sempat meminta agar Jokowi membatalkan atau mengkaji kembali larangan ekspor crude palm oil (CPO).

“Bapak Jokowi, dengan segala hormat, saya memohon agar sekiranya larangan ekspor CPO dapat dibatalkan atau dikaji kembali,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta (26/4/2022).

Baca Juga: Temui Airlangga, Syamsuar Sampaikan Aspirasi Petani soal Anjloknya Harga Sawit

Menurut Fadel. ada 3 alasan kenapa larangan ekspor sawit seharusnya tidak dilakukan. Berikut alasanya:

1. Merugikan Petani

Fadel menyatakan bahwa larangan ekspor CPO akan memberikan dampak negatif yang signifikan bagi petani Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

“Walaupun aturan [larangan] ini masih berlaku Kamis lusa, para petani TBS kita sudah menjerit lantaran harga TBS sudah turun lebih dari 35-an persen."

"Oleh karena itu, saya berharap kepada Bapak Presiden agar kebijakan pelarangan ekspor CPO ini dapat segera dicabut atau dikaji kembali,” paparnya.

2. Menghilangkan Devisa Ekspor

Politikus senior ini juga menyatakan, selain merugikan petani, kebijakan pelarangan ekspor CPO berpotensi menghilangkan pendapatan negara dari devisa ekspor.

“Kebijakan pelarangan [ekspor CPO] ini juga sangat berpotensi menurunkan pendapatan negara kita dari ekspor."

3. Over Supply

Selain merugikan petani dan menghilangkan devisa, Fadel menyebut larangan ekspor CPO juga bisa berdampak terjadinya over supply di dalam negeri.

"Dampak dari ini bisa merembet, misalnya terjadi over supply atau kelebihan pasokan CPO yang belum tentu industri kita bisa serap,” ujar Fadel.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini lalu menyarankan agar kebijakan larangan ekspor CPO ini setidak-tidaknya dikaji ulang dan tidak diberlakukan.

“Saya menyarankan kepada Bapak Presiden untuk setidak-tidaknya mengkaji ulang larangan ekspor CPO ini."

"(Larangan ekspor CPO) karena memiliki potensi kerugian yang lebih besar dan memengaruhi ekosistem sawit dalam negeri,” tambah Fadel.

Fadel Muhammad pun meyakini jika Presiden Jokowi dapat mengatasi krisis minyak goreng tanpa adanya pelarangan ekspor CPO ini.

“Saya sangat optimis, Bapak Presiden mampu mengatasi kepelikan dan krisis minyak goreng yang terjadi saat ini tanpa melarang ekspor CPO,” tutupnya.

Terkait

Terpopuler

Konten Jatim Discover

Terkini