Partai Ummat akhirnya angkat bicara setelah ditegur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI atas rencana partainya terjun ke politik masjid. Menurut pihak Ummat, Bawaslu salah mendapat informasi.
Juru bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya menjelaskan, pernyataan Bawaslu yang meminta Partai Ummat untuk tidak berkampanye di masjid adalah sebuah pernyataan didasarkan pada informasi keliru. Sebab, menurutnya, Ketua Umum Partai Ummat ketika berpidato dalam Rakernas I Partai Ummat tidak pernah menyebut akan berkampanye di masjid.
Baca Juga: Pengamat Menyebut Dukungan Partai Ummat Hanya Gangguan Bagi Anies Baswedan, Ini Alasannya
"Dari mana sumber Bawaslu bahwa kami akan berkampanye di masjid? Bisa jadi sumber informasi Bawaslu yang keliru," kata Mustofa dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/2/2023).
Karena itu, ujar Mustofa, Partai Ummat bakal menemui pihak Bawaslu RI untuk menyampaikan klarifikasi. Pihaknya bakal meluruskan informasi soal penggunaan masjid dan rencana partai mengusung politik identitas. "Kita akan dengan senang hati datang ke Bawaslu untuk menjelaskan secara langsung (soal) apa yang telah kami sampaikan dalam Rakernas terkait politik identitas dan perjuangan politik dari masjid," kata Mustofa.
Mustofa mengeklaim, sejak berdiri, partainya tidak pernah mengajak untuk berkampanye di masjid. Pasalnya, Partai Ummat taat aturan terkait larangan berkampanye di masjid dan sekolah.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
