Gugatan Presidential Threshold 20 Persen yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) masih menjadi perhatian banyak pihak.
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai bahwa penolakan gugatan Presidential Threshold 20 Persen itu merupakan kewenangan MK.
Teddy mengatakan secara hukum MK merupakan penentu sekaligus penafsir tunggal Undang-Undang atas UUD 1945.
Sehingga menurutnya partai politik (parpol) yang menggugat tak seharusnya mengatakan penolakan MK ini bertentangan dengan UUD 1945.
"Siapa yang punya kewenangan secara hukum untuk menentukan, menilai & menyatakan Presidential Threshold itu bertentangan dengan UUD 45 atau tidak? Apakah MK, Partai Politik, tokoh politik atau masyarakat? Ternyata MK. MK itu penentu & penafsir tunggal UU atas UUD 45, tidak ada yang lain," kata Teddy yang dikutip Konten Jatim, Kamis (14/7/2022).
1. Siapa yg punya kewenangan secara hukum utk menentukan, menilai & menyatakan Presidential Threshold itu bertentangan dgn UUD 45 atau tidak? Apakah MK, Partai Politik, tokoh politik atau masyarakat? Ternyata MK. MK itu penentu & penafsir tunggal UU atas UUD 45, tdk ada yg lain.
— Teddy Gusnaidi (@TeddGus) July 14, 2022
Baca Juga: Jenderal Ini Ungkap 3 Kejanggalan Terbaru Usai Tewasnya Brigadir J, Mulai dari CCTV yang Diganti Setelah Kejadian Hingga Polisi yang Tidak..
Teddy kemudian menyoroti pihak-pihak anti pemerintah yang mengatakan putusan MK menolak penghapusan Presidential Threshold bertentangan dengan UUD 45.
Menurutnya pihak-pihak tersebut hanya sekumpulan orang tersesat lantaran memaksa apa yang bukan kewenangannya.
"Ibarat mereka menyalahkan burung terbang, dengan alasan burung seharusnya berenang. Mereka jelas tersesat, selain mereka bukan burung, mereka juga merasa lebih buruk daripada burung dengan menafsirkan dan memaksa burung itu harus berenang, bukan terbang," tuturnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
