Ketua Umum (Ketum) PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku meminta arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang.
Jokowi diibaratkan sebagai panglima tertinggi, sehingga seluruh pengurus dan kader PAN bakal tunduk pada petunjuk orang nomor satu itu.
Menanggapi itu, pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung memberikan komentarnya.
Baca Juga: Golkar Menghargai Usulan PAN Duetkan Ganjar-Erick, Tapi...
Menurut Rocky, pernyataan yang dilontarkan Zulhas mencerminkan kualitas dirinya sendiri.
"Itulah kualitasnya Zulhas," ujarnya dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, dikutip Konten Jatim pada Senin (27/2/2023).
Ia lantas menyinggung posisi Zulhas yang menduduki posisi tertinggi dalam PAN, yakni sebagai Ketum. Menurut Rocky, hal-hal minta petunjuk semacam itu tak perlu dilakukannya, sebab hal ini berbeda dengannya ketika tengah menjadi menteri sebagai pembantu presiden.
"Jadi udah betul-betul dia ada di dalam posisi tertinggi partai, sekarang turun jadi kacung presiden lagi kan, artinya pembantu presiden, itu karena fungsi biroklamatik dia sebagai menteri, tapi fungsi dia sebagai pemimpin itu ada di partai," paparnya.
Hal itu, tutur Rocky, juga menandakan Zulhas yang tak mampu menjadi seorang negarawan.
"Jadi sifat dari Pak Zulkifli Hasan ini menunjukkan bahwa dia juga nggak mampu jadi negarawan, jadi dia melakukan semacam, harusnya PAN itu partai yang pedagogis, dari awal kita tahu itu tokoh-tokoh Muhammadiyah di awal itu membentuk PAN dengan otak yang bagus, sekarang jadi dangkal, dari pedagogis jadi demagogis," tambahnya.
Tak cuma itu, ucapan Zulhas itu, beber Rocky, juga menunjukkan semakin dangkalnya fungsi partai. Partai politik semakin terlihat mengabdi pada kekuasaan, bukan pada rakyat.
Baca Juga: Bima Arya Ungkap Ganjar Pranowo-Erick Thohir Populer di Kalangan Kader PAN untuk Maju Pilpres 2024
"Ucapan-ucapan PAN itu, ucapan ketua partai bahkan seperti itu, itu artinya mendangkalkan fungsi partai. Jadi partai dibuat untuk mengabdi pada kekuasaan, bukannya mengabdi pada rakyat jadinya kan," terangnya.
"Jadi ini bahayanya partai diasuransikan pada jabatan ketuanya yang adalah menteri, itu bahayanya tuh. Dan itu petunjuk buruk buat demokrasi kita nggak maju tuh," bebernya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
