Menu


KPK Minta Netizen Lacak Harta Tak Wajar Pejabat, Pegiat Medsos: Kita Rakyat Tidak Digaji seperti Aparat

KPK Minta Netizen Lacak Harta Tak Wajar Pejabat, Pegiat Medsos: Kita Rakyat Tidak Digaji seperti Aparat

Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Konten Jatim, Jakarta -

Kasus kekerasan yang dilakukan Mario Dandy, anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, membuka kekayaan tidak wajar mantan pejabat tersebut. 

Berkaca dari kasus tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta agar wartawan atau netizen yang melacak aset para pejabat, kemudian diviralkan. 

Baca Juga: Kasus Rafael Alun Pejabat Kaya, KPK Sebut yang Hartanya Minimalis Juga Harus Diperiksa

"Coba teman-teman wartawan dan netizen kalau itu bisa melacak aset para pejabat penyelenggara negara, kemudian viralkan. Sehingga apa? Banyak yang gerak. Itu kan juga salah satu dorongan supaya pejabat tidak bertindak macam-macam. Kan begitu. Itu sebetulnya dorongnya ke sana," ujar Alexander. 

Pernyataan Alexander disoroti oleh pegiat media sosial Mazdjo Pray. Melacak aset pejabat bukanlah tugas rakyat, kalau demikian apa gunanya KPK. 

"Itu imbauan atau kode KPK nyerah? Yang dapet anggaran besar KPK, kok kita-kita juga yang disuruh kerja, bubar aja kalian," ujar Mazdjo Pray, mengutip video yang diunggah di kanal YouTube 2045 TV, Jumat (3/3/2023).

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO

Tampilkan Semua Halaman