Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengkritisi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang tak sejalan dengan pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Luhut sempat mengatakan bahwa untuk menghindari peristiwa kebakaran kembali terjadi, maka masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Depo Plumpang akan dipindahkan.
Namun, pernyataan ini justru berbeda dengan yang dikatakan Ma'ruf. Menurut politisi PKS ini, pemerintah seharusnya tidak menciptakan kebingungan atau kontroversi terkait sikap dan kebijakannya terhadap kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.
Baca Juga: Luhut Suruh Warga Sekitar Depo Plumpang Pindah, PKS: Arogansinya Sudah Kelewatan!
Sikap resmi pemerintah terhadap para korban harus ditentukan terlebih dahulu sebelum diumumkan kepada publik.
"Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," ujar Mulyanto melalui siaran persnya kemarin.
Sementara itu, beberapa hari sebelumnya, Ma'ruf Amin, didampingi Menteri BUMN Eric Tohir, mengatakan bahwa shelter Pertamina akan direlokasi ke lahan milik Pelindo.
Baca Juga: Ikut Bicara Soal Kebakaran Depo Plumpang, Jokowi Diminta Tegur Menteri Luhut
Menurut Mulyanto, perbedaan sikap ini membingungkan warga terdampak. Oleh karena itu, anggota Fraksi PKS ini meminta Menko Maritim untuk berhenti berbicara mengenai isu-isu yang tidak berada dalam lingkup kementeriannya. Lebih jauh lagi, pernyataannya bertentangan dengan instruksi Wakil Presiden.
Sebelumnya, Menko Luhut meminta Pertamina untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di sekitar depo Plumpang, apapun yang terjadi. Lahan yang masih dalam sengketa itu diakui sebagai milik pemerintah. Luhut bahkan meminta agar pihak yang memberikan izin tinggal kepada masyarakat bertanggung jawab.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
