Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan depo BBM Pertamina Plumpang masih belum beres.
Hal itu diungkapkan Mulyanto menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang akan memindahkan pemukiman masyarakat di sekitar depo Plumpang.
Baca Juga: Hasto: PDIP dan PBB Tempuh Jalan Ideologi meskipun Terjal
Menurut politisi PKS ini, pemerintah seharusnya tidak menciptakan kebingungan atau kontroversi terkait sikap dan kebijakannya terhadap kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.
Sikap resmi pemerintah terhadap para korban harus ditentukan terlebih dahulu sebelum diumumkan kepada publik.
"Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," ujar Mulyanto melalui siaran persnya kemarin.
Sementara itu, beberapa hari sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, didampingi Menteri BUMN Erick Tohir, mengatakan bahwa shelter Pertamina akan direlokasi ke lahan milik Pelindo.
Menurut Mulyanto, perbedaan sikap ini membingungkan warga terdampak. Oleh karena itu, anggota Fraksi PKS ini meminta Menko Maritim untuk berhenti berbicara mengenai isu-isu yang tidak berada dalam lingkup kementeriannya. Lebih jauh lagi, pernyataannya bertentangan dengan instruksi Wakil Presiden.
Baca Juga: Yusril: Krisis Konstitusional Akan Terjadi Bila Pemilu Ditunda
Sebelumnya, Menko Luhut meminta Pertamina untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di sekitar depo Plumpang, apapun yang terjadi. Lahan yang masih dalam sengketa itu diakui sebagai milik pemerintah. Luhut bahkan meminta agar pihak yang memberikan izin tinggal kepada masyarakat bertanggung jawab.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
