Polemik pemberian dana hibah menjadi diperbincangkan usai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2022 lalu.
Sahat Tua ditangkap KPK karena diduga menawarkan diri untuk memperlancar pengurusan dana hibah, dengan syarat memberikan uang muka atau "ijon".
Pro kontra soal dana hibah pun mengemuka. Ada yang menilai kalau dana hibah masih wajib, namun ada yang terang-terangan meminta dihapus diganti dengan program lain yang bisa lebih dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Buntut Kasus Suap Dana Hibah, 4 Pimpinan DPRD Jatim Dicekal KPK
Wakil Ketua PPP Jawa Timur Mujahid Ansori misalnya. Ia meminta kebijakan anggaran dana hibah lebih baik dihapus. Mujahid merupakan politisi senior PPP mantan angggota dewan.
Ia menilai, ada ketimpangan dalam postur belanja pemerintah Jatim, yakni ketika belanja tidak langsung sangat besar. "Pemerintahan yang sehat itu ketika belanja langsung lebih besar dibanding tidak langsung," katanya.
Di sisi lain, realisasi program dana hibah ini juga tidak memiliki dampak secara signifikan bagi pemerataan pembangunan bagi masyarakat. Pembagian dana hibah selama ini tidak sesuai dengan misi pembangunan.
"Pernyataan ini bisa saya pertanggungjawabkan. Hibah memang perlu dihapus," kata Mujahid yang kemudian menjelaskan kalau bukan dihapus total namun diganti dengan program lain yang lebih bisa dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Selama 6 Bulan ke Depan, Empat Anggota DPRD Jatim Dilarang ke Luar Negeri
Sekarang ini, ia melanjutkan, kesannya petarung politik adalah mereka yang memiliki logistik. Jadi siapa yang tidak punya logistik dan koneksi politik, maka tidak akan bisa mendapatkan dana hibah tersebut.
Namun pandangan bertolak belakang justru disampaikan Wakil Ketua DPD Golkar Jatim RB Zainal Arifin. Ia menilai dana hibah justru penting bagi partai. Ia bahkan mengilustrasikannya sebagai peluru.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
