Desakan mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani muncul saat unjuk rasa buruh di depan gedung MPR/DPR di Jakarta, Senin sore (13/03/2023).
Bendahara negara itu dinilai tak becus mengurus anak buahnya.
Baca Juga: Sultan DPD Soroti Skandal Keuangan Ditjen Pajak, Tohok Sri Mulyani
"Menteri Keuangan Sri Mulyani kalau punya pikiran dan hati harus mundur karena dia berarti gagal memperbaiki kondisi di Kementerian Keuangan," tegas Ketua Mahkamah Partai Buruh, Raden Hatam Aziz di sela-sela aksi.
Menurut dia, munculnya berbagai kasus aliran dana dan harta tak wajar yang dimiliki para pejabat Kemenkeu menunjukkan bukti kegagalan Sri Mulyani. Terbaru, adanya temuan transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di Ditjen Bea Cukai, seperti pernah diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD.
"Bahwa ini sangat melukai hati kami, pajak itu untuk rakyat kami. Gaji kami dipotong lewat PPH untuk pajal ternyata disalahgunakan oknum pajak, tentu juga melukai semua hati rakyat Indonesia," kecamnya.
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam orasinya di hadapan massa buruh menyampaikan empat tuntutan. Salah satunya menolak pengesahan UU Cipta Kerja dan RUU Kesehatan omnibus law menjadi UU.
Kemudian, mendesak Ketua DPR RI Puan Maharani segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan mengaudit penerimaan pajak negara melalui Ditjen Pajak.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
