Politikus Fahri Hamzah menyuarakan pendapatnya mengenai survei pilihan presiden (pilpres) yang terasa cukup ganjil.
Pendapatnya tersebut ia sampaikan dalam akun Twitter pribadi miliknya pada Senin (12/09/2022) dan secara terang-terangan me-mention akun Twitter partai politik milik PDI Perjuangan (PDIP).
“Dan yg ganjil dalam survey pilpres adalah: kita mempopulerkan orang yg bisa jadi secara hukum, etik dan administrasi tidak layak. Makanya, survey harusnya menyusul pencalonan bukan sebaliknya pencalonan menyongsong survey. Mungkin ini yg ingin dikoreksi @PDI_Perjuangan,” tulis akun @Fahrihamzah.
Twit yang dengan sengaja me-mention akun PDIP tersebut dianggap menyenggol hasil survei Puan Maharani yang sangat kecil dan hanya menyentuh 9,6 persen melalui metode survei terbuka yang diadakan Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI).
Angka ini pun merupakan peningkatan yang signifikan karena survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei LSI Denny JA pada Agustus terbilang sangat kecil.
Survei tersebut menunjukkan bahwa Puan Maharani hanya memiliki 2 persen suara.
Meskipun beberapa warganet dibuat setuju dengan twit tersebut, ada warganet yang menyuarakan bahwa presiden tak selalu tentang para politisi.
Warganet lainnya pun menganggap bahwa bukan soal hukum yang harusnya menjadi permasalahan karena negara bisa dipegang oleh mereka yang memiliki pandangan lurus ke depan.
“Resiko sistem demokrasi ya begini. Siapapun bisa jdi presiden. Kan ini yg memang disukai dimana2 makanya dipromosikan oleh Amerika. Jadi ya jgn kecewa kalo suara profesor, phd, crazy rich sama nilainya dgn suara petani, tukang becak, pemulung dll. Lembaga survey cuma motret aja,” tulis akun @iwan_alma.
“Jadi yang layak itu harus org2 partai ya? Mau bilang itu toh? Gak heran pemikiran ‘politisi’ tempurung gini memang. Padahal negeri ini membutuhkan org2 yg visioner bukan para politisi yg menggunakan segala cara untuk berkuasa,” tulis akun @Icalmiaaauuuww.
Dan yg ganjil dalam survey pilpres adalah: kita mempopulerkan orang yg bisa jadi secara hukum, etik dan administrasi tidak layak. Makanya, survey harusnya menyusul pencalonan bukan sebaliknya pencalonan menyongsong survey. Mungkin ini yg ingin dikoreksi @PDI_Perjuangan .
— #AyoMoveOn2024 (@Fahrihamzah) September 12, 2022
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
