Pro kontra mengenai tanggapan pemerintah akan kebocoran data belum juga memiliki ujung. Hingga saat ini, pemerintah masih menanggapi dengan santai perihal kebocoran tersebut.
Selain meminta pemerintah untuk bertanggung jawab mengenai kebocoran data yang terjadi, Gildas Deograt Lumy selaku Koordinator Forum Keamanan Siber dan Informasi (FORMASI) menjelaskan kondisi pemerintah saat ini.
Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus memastikan valid atau tidaknya data yang bocor karena ditemukan adanya keanehan di dalamnya.
Baca Juga: Akui Data Bocor ke Dark Web, Koordinator FORMASI Salahkan Pemerintah
“Misalnya dalam kasus sampling data yg dikeluarkan terkait 1,3 miliar data tersebut, itu ada satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan ribuan atau puluhan ribu nomor telepon atau sebaliknya, satu telepon tapi ada ribuan NIK,” jelas Gildas dalam podcast Deddy Corbuzier yang diunggah pada Rabu (14/09/2022).
Gildas pun menjelaskan bahwa pemerintah masih saat ini masih ingin mengkaji lebih dalam terkait struktur data.
“Bisa dikaji juga kaitan struktur datanya ada enggak di salah satu sistem pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, tim Gildas masih melakukan penelusuran terkait penyebaran data masyarakat Indonesia di dark web.
Menurut penjelasannya, bisnis di dalam dark web sendiri menjadi poin yang lebih penting untuk diperhatikan saat ini.
Kasus Bjorka yang meretas data negara pun diklarifikasi oleh Gildas bahwa Bjorka tidak meretas, melainkan membeli dari seseorang di dark web.
Dengan demikian, FORMASI perlu memahami terlebih dahulu model bisnis ekosistem yang ada di dalam web tersebut, terlebih ada banyak bagian dari ekosistemnya yang perlu ditelusuri karena dipercaya bukan hanya dilakukan oleh satu orang.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
