Refly Harun menyatakan bahwa kasus KM 50 yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam perlu dibuka kembali.
Dalam pandangannya sebagai ahli hukum, kasus tersebut perlu dibahas kembali lantaran masih belum cukup penyelesaiannya.
"Kenapa kasus ini harus dibuka kembali? Karena dianggap negara belum memberikan keadilan, proses kemarin belum cukup. Kita tidak mengatakan proses kemarin adalah keliru dan salah, tapi belum cukup," ujar Refly Harun, dalam kanal Youtube miliknya, Kamis (15/9/2022).
Hal itu bermula dari pembahasan kasus kematian Brigadir Yosua Nofriansyah Hutabarat yang dinilai serupa dengan kasus KM 50. Kedua kasus itu masih belum menemukan titik terang.
"Ada anak manusia yang mati, enam laskar FPI sama seperti Brigadir J mati, tapi negara belum memberikan keadilan," ujarnya.
Ia juga mengatakan dalam penanganan kasus ini dibutuhkan penyidik yang independen agar tidak terjadi semacam conflict of interest.
"Siapa saja yang diperlakukan tidak adil dan belum mendapat keadilan ya berhak atas tanggung jawab negara tersebut," kata Refly Harun.
Kasus KM 50 kembali diperbincangkan oleh publik bersamaan dengan penanganan kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J.
Dalam rapat anggota Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, topik KM 50 kembali disinggung karena ada kesamaan peristiwa kerusakan CCTV di lokasi kejadian.
Dalam kasus KM 50 itu sendiri ialah kasus penembakan yang menewaskan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi di Km 50 Tol Cikampek.
Kasus ini sempat menghebohkan publik dengan penanganannya yang cukup lama, dan menjadi salah satu kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
