"Karena itu, pemerintah dan KPU harus fokus dalam mencegah politik SARA ataupun politik identitas, khususnya di Pemilu 2024," ujarnya pada Selasa (22/11).
Lebih lanjut menurut dia, perlu adanya inisiatif dari KPU dan pemerintah untuk bekerja sama mengajak seluruh masyarakat melawan narasi-narasi SARA dan politik identitas.
"KPU perlu mengambil inisiatif mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja sama melawan penyimpangan politik SARA ataupun kampanye hoaks dalam pemilu, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tindakan yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, kepastian hukum dan penghormatan pada HAM," lanjutnya.
"Saya meminta komitmen pemerintah dan pihak terkait untuk tidak menggunakan buzzer dalam membangun demokrasi dan terus berupaya menjaga agar kondusivitas situasi politik di tanah air, khususnya jelang Pemilu 2024," ucapnya lagi.
Hal ini juga sesuai arahan Presiden Jokowi untuk tidak menggunakan politik identitas dan SARA menjelang Pilpres 2024 mendatang.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
