Jokowi kembali mengingatkan bahwa situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, setiap kebijakan yang berhubungan dengan urusan hajat hidup orang banyak harus dihitung dengan baik. "Itu betul-betul dikalkulasi, dihitung betul-betul," pesannya.
Jokowi meyakini, kolaborasi antarkementerian adalah kunci menghadapi ancaman krisis, khususnya krisis pangan yang mulai menghantam beberapa negara.
"Jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi," pesannya.
Warning soal ancaman krisis pangan sebelumnya juga disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arif Prasetyo Adi, pada Senin lalu. Dia mengungkapkan, cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan sedang kritis.
Ia menjabarkan, cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng. Itu pun, jumlahnya juga tipis.
Misalnya, kata dia, beras yang dimiliki pemerintah adalah 515.119 ton. Padahal, kebutuhan bulanan nasional beras mencapai 2,5 juta ton. Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.
Akankah krisis pangan melanda negeri ini? Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dwi Andreas Santosa menilai, ancaman krisis pangan ini bukan isu baru yang dilontarkan lembaga-lembaga pangan dunia. Namun, seringkali tidak terbukti.
Baca Juga: Isu Reshuffle di Kabinet Jokowi, Andika Perkasa Potensial Gantikan Prabowo Sebagai Menhan
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
