Ketua F-NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyoroti kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan memberlakukan sistem electronic road pricing (ERP) alias jalan berbayar.
Diketahui, dihimpun dari berbagai sumber, ERP adalah penerapan jalan berbayar berbasis elektronik untuk mengurai kemacetan, di mana pemerintah menarik biaya dari pengendara ketika melewati jalanan di mana sistem diterapkan.
Merespons rencana penerapan ERP, Wibi menyebut bahwa hal ini hanya akan memindahkan kemacetan yang ada ke jalur yang lainnya.
Baca Juga: Apa Itu ERP? Sistem Yang Diklaim Bisa Kurangi Kemacetan
"Jadi ini memang hanya memindahkan kemacetan saja dari jalur-jalur yang sudah ditetapkan 25 jalur itu ke jalur lain," ujarnya dalam kanal YouTube tvOneNews, dikutip Konten Jatim pada Kamis (12/1/2023).
Alih-alih menerapkan sistem tersebut, kata Wibi, alangkah lebih baik jika pemerintah mau membereskan terlebih dahulu transportasi publik, pedestrian, trotoar, serta jalur sepeda yang ada.
"Makanya daripada itu, bereskan dulu itu transportasi publik, bereskan dulu pedestrian kita, trotoar kita, jalur sepeda kita, sehingga masyarakat itu merasa nyaman dan aman. Itu poin pentingnya di situ," ucapnya.
"Jadi kebijakan ini janganlah menindas ketika pemerintah ini belum menyediakan infrastruktur yang cukup layak, tiba-tiba kita dihadapkan pada jalan berbayar. Menurut saya itu nggak fair. Pasti rakyat akan marah di situ," terangnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
