Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengeluarkan pernyataan yang agak berbeda dengan yang disampaikan sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri, saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).
Saat berpidato di hadapan kader PDIP, Megawati Soekarnoputri menilai tidak ada istilah koalisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensial.
Karena itu, Presiden Kelima RI itu mengaku bingung dengan banyak politikus dan publik kerap menggunakan istilah koalisi.
Menurut Megawati, istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri.
Sedangkan, di Indonesia tidak ada perdana menteri melainkan presiden. Jadi, Megawat berpendapat gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak disebut kerja sama politik.
"Akibatnya kan saya suka bingung lho Bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi, koalisi, dan koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes," kata Megawati di hadapan kader partainya, termasuk Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut, Megawati menyinggung sejumlah partai yang kerap menggunakan istilah koalisi dan menyentil soal bagi-bagi kursi berdasarkan perolehan suara. Padahal, tidak ada istilah demikian. Megawati mengingatkan kepada seluruh kader PDIP agar tidak berbicara soal koalisi.
"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," jelas Megawati.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
