Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait gugatan sistem proporsional terbuka pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengingatkan sikap SBY dan Partai Demokrat pada 2008.
"Pak SBY kan tidak memahami jas merah, Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," kata Hasto, mengutip Republika, Senin (20/2/2023).
Baca Juga: Angkat Suara soal Ganti Sistem Pemilu, SBY: Sangat Mungkin tapi Harus Dilakukan di Masa Tenang
"Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan," tambahnya.
Ia memandang, gugatan yang dilakukan oleh kader Partai Demokrat sebagai strategi jangka pendek Demokrat untuk meraih kemenangan mencapai 300 persen. Padahal PDIP yang saat itu berkuasa, hanya mengalami kenaikan 1,5 persen.
"Mustahil dengan sistem multipartai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300 persen dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif, tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral," ujar Hasto.
"Itu dipakai dan dijanjikan masuk ke dalam kepengurusan partai tersebut," sambungnya.
Jelasnya, judical review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008. Sebab, gugatan sistem proporsional terbuka yang saat ini tengah berjalan prosesnya di MK bukan diusulkan partai politik, melainkan oleh sejumlah pakar.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
