Pegiat media sosial, Rudi S Kamri mengkritik langkah Gubernur DKI 2017-2022 Anies Baswedan yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara kawasan Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara pada 2021 silam.
Penerbitan IMB oleh Anies menjadi dipersoalkan, lantaran tanah yang dihuni warga merupakan ilegal, serta termasuk buffer zone atau zona rawan.
Tempat tersebut seharusnya dikosongkan, bukan dihuni pemukiman warga.
Maka atas dasar itu, Anies dinilai punya andil besar atas tewasnya belasan korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Hal ini seperti diungkapkan oleh Rudi S Kamri.
Baca Juga: Salahkan Anies atas Kebakaran Plumpang, PSI dan PDIP Disebut Tak Punya Empati
"Kita sudah terluka dengan ketidakbertanggungjawaban seorang Anies Baswedan, dia lepas tangan, dia seolah cuci tangan, dan dia tidak mau bertanggung jawab bahwa dialah yang menyebabkan bencana ini terjadi," ucap Rudi S Kamri dari kanal YouTube Kanal Anak Bangsa, dikutip Konten Jatim pada Rabu (8/3/2023).
"Dialah (Anies) yang menyebabkan 18 orang ini meninggal dan ratusan orang luka bakar berat, ribuan orang mengungsi, ini tidak lain karena Anies Baswedan menerbitkan IMB," sambungnya.
Rudi lantas mengungkit perjanjian politik Anies pada 2016 lalu, pasalnya saat itu dirinya berjanji untuk membebaskan warga Tanah Merah dari sengketa.
Hal itu, tutur Rudi, sama saja seperti menjarah tanah negara, sebab lahan tersebut adalah milik PT Pertamina.
"Yang paling mengenaskan tahun 2016 calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kontrak politik sesat dengan warga Tanah Merah yang menjarah tanah negara yang dikuasai Pertamina," ucap Rudi.
"Bahkan akhirnya Anies Baswedan pun yang memberikan izin mendirikan bangunan atau IMB bagi penghuni ilegal di Tanah Merah," lanjutnya.
Baca Juga: IMB Era Anies Diributkan: Kebakaran Plumpang Jadi Ajang Drama Para Politisi
Hal ini, ucap Rudi, jadi contoh kebijakan yang tak selayaknya dibuat, di mana seorang pejabat negara mau melegalkan hunian ilegal.
"Ini menjadi kasus yang sangat menarik karena hunian ilegal dilegalkan oleh pejabat negara yaitu Gubernur DKI Jakarta," paparnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
