Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung kebijakan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Perppu ini diklaim PSI sangat diperlukan untuk menghadapi krisis ekonomi tahun 2023 sehingga dampak buruknya akan dapat diminimalisir untuk rakyat Indonesia.
Baca Juga: DPR Akan Membahas Perppu Ciptaker dan Pemilu Usai Rapat Paripurna Besok
"Perppu Ciptaker sudah menyesuaikan dengan aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru. Prosedur tidak perlu dipertentangkan lagi karena metode omnibus law pun sudah diakomodir di dalamnya," kata Juru Bicara PSI, Ariyo Bimmo dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/1/2023).
Lanjut Bimmo, pemerintah harus antisipatif dan tidak bisa business as usual, termasuk dalam pembentukan hukum terkait kegiatan ekonomi dan investasi.
Pasalnya,hukum investasi di negara ini masih kalah gesit, bahkan dibandingkan negara sekawasan seperti Vietnam dan Filipina.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
