Ketua F-NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyoroti kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bakal segera memberlakukan sistem electronic road pricing (ERP) alias jalan berbayar.
Diketahui, dihimpun dari berbagai sumber, ERP adalah penerapan jalan berbayar berbasis elektronik untuk mengurai kemacetan, di mana pemerintah menarik biaya dari pengendara ketika melewati jalanan di mana sistem diterapkan.
Merespons rencana penerapan ERP tersebut, Wibi justru menyarankan pemerintah untuk membereskan dahulu permasalahan transportasi publik, termasuk juga pedestrian, trotoar, serta jalur sepeda yang ada.
Baca Juga: ERP Bakal Diberlakukan, Ketua F-NasDem DPRD DKI: Ini Hanya Memindahkan Kemacetan
"Makanya daripada itu, bereskan dulu itu transportasi publik, bereskan dulu pedestrian kita, trotoar kita, jalur sepeda kita, sehingga masyarakat itu merasa nyaman dan aman. Itu poin pentingnya di situ," ujarnya dalam kanal YouTube tvOneNews, dikutip Konten Jatim pada Kamis (12/1/2023).
Menurutnya, kebijakan ini justru hanya akan memindahkan kemacetan yang ada ke jalur yang lainnya.
"Jadi ini memang hanya memindahkan kemacetan saja dari jalur-jalur yang sudah ditetapkan 25 jalur itu ke jalur lain," ucapnya.
"Jadi kebijakan ini janganlah menindas ketika pemerintah ini belum menyediakan infrastruktur yang cukup layak, tiba-tiba kita dihadapkan pada jalan berbayar. Menurut saya itu nggak fair. Pasti rakyat akan marah di situ," terangnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
