Bawaslu Indonesia sedang menyoroti masalah lembaga survei jelang pemilu 2024 mendatang. Ada kekhawatiran bahwa lembaga survei memanipulasi metode mereka untuk menyesuaikan dengan dikte politik.
"Jangan sampai nanti di metode, mislanya kaitannya dengan sampling. Kan tidak sedikit yang sampling dimanipulasi," kata Anggota Bawaslu RI Puadi dalam acara diskusi ASPEPPI bertajuk 'Menegaskan Posisi & Peran Lembaga Survei Menghadapi Pemilu 2024', di Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Baca Juga: Bawaslu Izinkan Bacaleg Pasang Spanduk, tapi Dilarang Kampanye di Tempat Ibadah
Puadi menjelaskan, jika lembaga survei melakukan surveinya dengan metode yang dimanipulasi karena ada pesanan politik, maka hasilnya dianggap bukan ilmiah lagi.
"Lalu Ada pesanan nggak nih? Kalau hal itu terjadi, berarti tidak ilmiah lagi. Prinsipnya harus jelas, metode harus jelas," tuturnya.
Ia menyebut prinsip keterwakilan dan prinsip keilmiahan, menjadi faktor yang menjadi perhatian lembaha survei dalam melakukan kegiatannya. Menurutnya, hal itu menjadi integritas yang utama karena menyangkut kode etik.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
